Awas, Hamdan Zoelva Tersandera Partai dan Istana

INILAH.COM, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamda Zoelva resmi terpilih sebagai Ketua MK setelah mengalahkan Arief Hidayat. Beban berat menanti hakim yang juga bekas politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Tidak ringan kerja Hamdan Zoelva. Paska terungkapnya kasus yang menimpa bekas Ketua MK Akil Muchtar, marwah lembaga peradilan ini di titik nadir. Situasi ini dapat dimaklumi, mahkamah penjaga konstitusi ini

Hamdan Zoelva memastikan dirinya akan bekerja keras untuk mengembalikan nama baik MK. Menjaga soliditas keluarag besar MK mulai dari hakim MK hingga pegawai MK menjadi prioritas kerjanya. "Akan menjaga kekompakan mahkamah sampai level karyawan MK," ujar Hamdan di Gedung MK, Jumat (1/11/2013).

Bekas Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) ini menyebutkan pihaknya akan menerapkan peringatan dini untuk menegakkan wibawa MK bagi seluruh keluarga besar MK. Tidak hanya itu, Hamdan menyebutkan pihaknya juga akan melakukan pentaan bagi seluruh komponen baik di level keskretariatan maupun kepaniteraan.

Lebih konkret disampaikan Wakil Ketua MK Arief Hidayat. Menurut guru besar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang ini, akan lebih hati-hati untuk membuka akses terhadap hakim MK atau panitera MK. "Sekarang sangat hati-hati tertutup untuk membuka akses siapapun sehingga upaya-upaya untuk mendekati hakim atau mendekati panitera atau mau masuk di MK bisa tersaring," kata Arief.

Sementara terpisah, Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara Indonesia (ASHTN Indonesia) mengingatkan agar Hamdan Zoelva tidak melayani kepentingan partai politik dan pemerintah. "Kami ingatkan agar Hamdan Zoelva tidak menjadi pelayan partai politik dan Istana. Itu penting agar MK tidak semakin terpuruk," ujar Presidium ASHTN Indonesia Mei Susanto di Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Master Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan latar belakang Hamdan sebagai aktivis Partai Bulan Bintang (PBB) jangan sampai menjadi persoalan tersendiri dalam menjaga independensinya. "Apalagi, Ketua Majelis Syura PBB Yusril Ihza Mahendra kerap beracara di MK. Hamdan harus terhindar dari konflik kepentingan," tegas Mei.

Sementara menurut Afifi, rekrutmen Hamdan Zoelva yang berasal dari unsur pemerintah juga jangan sampai menjadikan Hamdan sebagai corong pemerintah. "Peradilan yang mandiri harus dibuktikan di bawah kepemimpinan Hamdan. Jangan sekali-kali terkooptasi kepentingan pemerintah," ingat Afifi.

Menurut Afifi, tidak lama lagi penyelenggaraan Pemilu 2014 akan berlangsung, sengketa hasil pemilu akan disidangkan di MK. Masa-masa tersebut, imbuh alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, merupakan ujian terberat MK menghadapi sengketa pemilu.

"Pemilu 2014 menjadi pengujian terberat MK di bawah kepemimpinan Hamdan. Jangan sekali-kali menjadi pelayan partai politik atau pemerintah. Tapi jadilah pelayan konstitusi," tandas Afifi. [mdr]